Pelanggaran HAM

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

( KRONOLOGIS TRAGEDI POSO 1998-2000)

Tragedi berdarah di tanah Poso, Sulawesi Tengah, memakan banyak sekali korban jiwa dari anak-anak hingga orang tua. Tahukah anda apa penyebab utama dari tragedi tersebut ? Penyebab utama dari tragedi tersebut ada 2 yang pertama ialah Agama dan yang kedua ialah pembagian kekuasaan. Tragedi ini dimulai dari tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2000. Akan tetapi berakhirnya bukan berarti "selesai" bisa saja tragedi itu akan berlanjut dengan secara tiba-tiba.

Mengenal daerah Poso 

Tugu sewaktu memasuki kota Poso

Peta Poso

Suku asli di Poso, serupa dengan daerah-daerah disekitarnya antara lain Morowali dan Tojo Una Una, adalah orang-orang Toraja. Menurut Albert Kruyt terdapat tiga kelompok besar toraja yang menetap di Poso. Pertama, Toraja Barat atau sering disebut dengan Toraja Pargi-Kaili. Kedua adalah toraja Timur atau Toraja Poso-Tojo, dan ketiga adalah Toraja Selatan yang disebut juga denga Toraja Sa’dan. Kelompok pertama berdomisili di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk kelompok ketiga berada di Sulawesi Selatan. Untuk wilayah poso sendiri, dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah Poso tojo yang berbahasa Bare’e dan kedua adalah Toraja Parigi-kaili. Namun untuk kelompok pertama tidak mempunyai kesamaan bahasa seperti halnya kelompok pertama.

Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi menjadi dua kelomok agama besar, Islam dan Kristen.  Sebelum pemekaran, Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adala agama Kristen. Selain itu masih banyak dijumpai penganut agama-agama yang berbasis kesukuan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi, dan terkhusus Poso, terlebih dahulu. Baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu pemantik sebagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu kerusuhan yang berlatar belakang sosial-budaya, ataupun kerusuhan yang berlatarbelakang agama, seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso tahun 1998 dan kerusuhan tahun 2000. Agama seolah-olah menjai kendaraan dan alasan tendesius untuk kepentingan masing-masing. 

Awal Tragedi Poso

Awal konflik Poso terjadi setelah pemilihan bupati pada desember 1998. Ada sintimen keagamaan yang melatarbelakangi pemilihan tersebut. Dengan menangnya pasangan Piet I dan Mutholib Rimi waktu tidak lepas dari identitas agama dan suku. Untuk seterusnya agama dijadikan tedeng aling-aling pada setiap konflik yang terjadi di Poso. Perseturuan kecil, semacam perkelahian antar persona pun bisa menjadi pemicu kerusuhan yang ada di sana. Semisal, ada dua pemuda terlibat perkelahian. Yang satu beragama islam dan yang satunya lagi beragama Kristen. Karena salah satu pihak mengalami kekalahan, maka ada perasaan tidak terima diantara keduanya. Setelah itu salah satu, atau bahkan keduanya, melaporkan masalah tersebut ke kelompok masing-masing, dan timbullah kerusuhan yang melibatkan banyak orang dan bahkan kelompok.

Konflik Poso yang melibatkan semua masyarakat
termasuk anak-anak dan orang lansia

Sebelum meletus konflik Desember 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa konflik lanjutan, sebenarnya Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) yakni tahun 1992 dan 1995. Tahun 1992 terjadi akibat Rusli Lobolo (seorang mantan Muslim, yang menjadi anak bupati Poso, Soewandi yang juga mantan Muslim) dianggap menghujat Islam, dengan menyebut Muhammad nabinya orang Islam bukanlah Nabi apalagi Rasul. Sedangkan peristiwa 15 Februari 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejooleh sekelompok pemuda Kristen asal desa Mandale. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Kerusuhan-kerusuhan ”kecil” tersebut kala itu diredam oleh aparat keamanan Orde Baru, sehingga tak sampai melebar apalagi berlarut-larut.

Memang, setelah peristiwa 1992 dan 1995, masyarakat kembali hidup secara wajar. Namun seiring dengan runtuhnya Orde Baru, lengkap dengan lemahnya peran ”aparat keamanan” yang sedang digugat disemua lini melalui berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih masif. Kerusuhan selalu ditandai dengan pemakaian senjata tajam, baik itu benda tumpul, pedang, parang, bahkan senjata api. Informasi yang didapat banyak mengatakan bahwa kebanyakan korban tewas karena sabetan pedang/parang, benturan dengan benda keras, dan lain sebagainya. Selain itu bukti yang mengatakan bahwa pada kerusuhan april 2000 diinformasikan 6 korban tewas disebabkan oleh berondongan senjata api. Kerusuhan terjadi akibat kesalahpahaman informasi dari keduabelah pihak. Pada kerusuhan pertama, dimulai dengan perkelahian antara dua pemuda Islam dan Kristen, yang kemudian di blow up menjadi konflik dua golongan agama. Konflik kedua berakar dari perkelahian dua kelompok pemuda, dan kemudian informasi mengatakan bahwa kerusuhan itu adalah kerusuhan dengan latar belakang agama.

Penyelesain Tragedi Poso:

Dalam penyelesaian kasus poso ini terdapat 4 Kesepakatan, yang pertama dalam pertemuan itu, menurut Wa­pres, adalah tentang penekan­an penyelesaian masalah secara damai melalui dialog yang me­libatkan semua pihak. Untuk mewujudkan ini, antara lain de­ngan menghidupkan kembali kelompok kerja Malino dalam rangka meningkatkan silatu­rahmi dan dialog antartokoh agama dan masyarakat. Dalam kesepakatan kedua, menurut Wapres, seluruh pi­hak menyatakan bahwa aksi te­ror yang terjadi di Poso diang­gap sebagai musuh bersama yang harus diatasi. “Kita harus atasi secara terbuka, artinya transparan. Semua harus mem­berikan saksi. Kita selesaikan secara hukum,” kata Wapres da­lam konferensi pers, kemarin. Ketiga, khusus insiden di Ta­nah Runtuh, Wapres mengung­kapkan disetujui pembentukan tim investigasi pencari fakta. Tim ini akan diketuai oleh pejabat dari Kementerian Politik, Hu­kum, dan Keamanan dengan melibatkan TNI, Polri, dan MUI (Melis Ulama Indonesia). Sebagai kesepakatan keem­pat, demikian Wapres, peme­rintah berencana menghidup­kan kondisi sosial dan ekonomi di Poso. Rencananya, pemerin­tah akan mengirimkan Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Pekerjaan Umum guna melihat kondisi sosial dan ekonomi di Poso. Bahkan, pemerintah pu­sat akan mengeluarkan dana pendukung untuk hal ini. “Kita akan memberikan da­na yang cukup untuk mengge­rakkan ekonomi masyarakat agar generasi muda bisa beker­ja,” jelas Wapres. Terkait hal ini, Departemen Sosial telah menyiapkan dana sebesar Rp18 miliar untuk pro­gram rehabilitasi sosial konflik di Poso. Dana tersebut akan di­gunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masya­rakat.

Seperti saya bilang diawal, penyelesai ini tidak 100% sukses, kenapa dengan demikian, karena sewaktu-waktu mereka bisa konflik lain atau melakuakn aksi-aksi lain. Mari, kiat bersama-sama saling menghargai perbedaan yang kita miliki. Perbedaan kita bukan untuk dihancurkan melainkan kita saling melengkapi satu dengan lainnya. 

Demikian artikel ini, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada salah kata yang kami tulis, mohon bantuan anda jika terdapat kesalahan mohong untuk komen dibawah artikel ini, itu sudah sangat membantu kami untuk memperbaiki artikel kami ini. Mudah-muadah artikel ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu kita. Bila anda menyukai artikel ini silahkan like, jika anda ingin mengkritik artikel ini atau tambahan lain silahkan komen dibawah dan jika anda ingin orang lain liat silahkan share. Terimakasih.

"Menurut Pasal 1 ayat 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."